Ada 3 program pemerintahan RI maupun postur APBN yaitu kebijakan pro-job, pro-poor, dan pro-growth. tetapi dalam RAPBN 2012,kebijakan tersebut justru mengalami kemunduran karena alokasi belanja rutin semakin meningkat dari 78,49 % (2011) menjadi 80, 43%, Hal ini mengakibatkan ruang fiskal menyempit atau rendah & kurang memberi stimulus bagi perekonomian.
ada 3 sasaran yang kurang tepat atas alokasi pendanaan tersebut diantaranya :
1. Inkonsistensi kebijakan anggaran terlihat dari porsi belanja pegawai yang meningkat dari 20,14 % di APBN-P 2011 menjadi 22,61% di RAPBN 2012 atau mencapai Rp.215,7 T. Hal tersebut tidak berjalan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai negri sipil baru.
" gaji pegawai selalu naik, disisi lain reformasi birokrasi gagal, pelayanan publik tetap rendah dan kasus korupsi meningkat"
2. subsidi BBM, Dimana anggaran belanja modal Rp.168,1 T hampir setara dengan subsidi BBM. Saat ini kebjakan pemerintah memberikan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) habis untuk sektor transportasi. Padahal akan lebih baik jika subsidi BBM tersebut diserap Industri, karena perekonomian negara akan begerak atau berkembang.
3. anggaran transfer daerah yang sebagian besar untuk DAU, adapun rata-rata 70 % DAU digunakan untuk gaji pegawai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar